Demokrasi dan Pembangunan Politik di Indonesia

Dunia pada abad ke-21 telah berubah dalam segala aspeknya, termasuk cara memandang manusia sebagai mahluk sosial. Salah satu kekuatan besar yang mendorong perubahan dalam memandang posisi manusia tersebut adalah gagasan mendunia seperti demokrasi. Sebagian ahli ilmu sosial mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran pemikiran yang menyebabkan pergeseran posisi manusia dari obyek ke subyek. Manusia tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komponen dari sistem yang berfungsi memenuhi kebutuhan sistem agar bekerja dengan baik, melainkan menjadi pelaku aktif, kreatif, inovatif, produktif, dan bahkan manipulatif.

Dengan kapasitas yang dimilikinya manusia mampu mengubah lingkungan pada batas tertentu sehingga selaras dengan kehendak dan kebutuhannya. Dalam konteks paradigma, para ahli ilmu sosial menyebut gejala perubahan ini dengan berbagai nama tergantung pada penekanannya seperti pergeseran dari corak pemikiran modernis ke postmodernis, strukturalis ke poststrukturalis, esensialis ke anti-esensialis, positivisme ke konstruktivisme, atau totaliterisme ke demokrasi, daripada istilah-istilah lainnya.

Bersamaan dengan perubahan filosofi pemikiran dalam memandang posisi manusia, perubahan dunia juga terjadi dalam konteks demografis dan sosiokultural. Manusia semakin terbuka dan intensif melakukan komunikasi antar penduduk di seluruh dunia sebagai akibat dari inovasi-inovasi teknologi yang semakin memudahkan masyarakat dari berbagai penjuru dunia untuk berhubungan, membawa, dan bertukar gagasan satu sama lain.

Di satu pihak, manusia semakin menyadari kemampuannya untuk mengubah lingkungan, yang mengakibatkan menguatnya kesadaran akan kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka, namun di pihak lain proses demokratisasi yang berbasis kebebasan itu tidak diimbangi dengan kapasitas dan pengetahuan yang merata yang dimiliki oleh warga masyarakat yang tersebar di seluruh dunia.

Sisi Terang dan Sisi Buram

Merefleksikan perubahan pemikiran di atas, demokrasi sesungguhnya memiliki dua sisi, sisi terang dan sisi buram bagi kita di Indonesia. Dilihat dari sisi terang, demokrasi menjanjikan manfaat besar bagi kita dan masyarakat mana pun di dunia karena terbebas dari kerangkeng kolonialisme. Kebebasan itu memberi peluang bagi kita untuk membenahi masalah-masalah internal seperti ketergantungan kepada luar negeri, kemiskinan yang serius demi mengangkat harkat bangsa sekaligus menghapus citra rendah diri bangsa Indonesia yang lama berada di bawah kolonialisme. Dalam pemikiran demokrasi kita mendapat peluang besar untuk membangun jati diri bangsa untuk menjadi diri sendiri yang kuat dan berbasis multikulturalisme.

Adapun sisi buramnya adalah apabila kita tidak jeli, tidak mampu menangkap kesempatan, tidak cerdas, dan tidak berwawasan luas, maka demokrasi pun dapat berdampak negatif bagi kita karena kebebasan yang ditawarkan justru akan memecah belah bangsa kita pada masa yang akan datang. Pluralitas bangsa kita adalah kondisi yang rentan, yang dapat membelokkan arah demokrasi yang membangun menjadi kondisi yang destruktif. Terlebih karena pluralitas bangsa dan pluralitas dalam berpikir kita yang tidak terbiasa berkomunikasi antar kebudayaan, batas-batas antar kebudayaan kita yang kaku, dan masyarakat kita yang hidup terkotak-kotak di wilayah yang secara geografis sangat luas dan penuh kendala.

Pemikiran demokratis dapat menjadi hegemoni baru karena kita tidak siap dalam banyak hal untuk menyambut pemikiran baru dalam era yang semakin contested. Kondisi-konsdisi riil kita seperti kemiskinan yang luas, banyak hutang, keterbelakangan, kesenjangan sosial-ekonomi, konflik-konflik, dan lain-lain menjadikan kita gamang dan tidak siap mengadopsi semangat perubahan dan kontestasi yang berlangsung semakin cepat. Akibatnya adalah ketergantungan baru bangsa kita kepada pengetahuan dari luar. Sisi buram ini dapat menjadi lebih nyata jika selama ini kita sangat kurang memperhatikan dimensi filosofi dasar - secara eksplisit kita sebut sebagai dimensi sosial budaya - dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam konteks ini pembangunan politik.

Dalam dunia yang semakin konstruktif dengan kedua sisi itu, kita harus semakin memberikan perhatian pada upaya pelembagaan substansi sosial budaya dalam pengembangan politik di Indonesia.